Ahli: Bukan Hanya Indonesia, Asia Tenggara Juga Rawan Serangan Siber

Pada Juni 2024, serangan ransomware Lockbit 3.0 melanda Indonesia dan mengganggu berbagai layanan publik di Server Pusat Data Nasional (PDN). Insiden ini membuat 210 server milik instansi pemerintah Indonesia terhambat, dan pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar rupiah.

 

Namun, serangan ini tidak hanya menimpa Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2023, Interpol mengungkapkan bahwa satu dari setiap 44 organisasi di Asia-Pasifik menjadi target serangan ransomware.

 

Di kawasan ASEAN, sekitar 65% organisasi mengalami serangan ransomware pada tahun 2022, dan 45% dari mereka membayar tebusan. Proyeksi kerugian tahunan akibat ransomware di kawasan ini bisa mencapai sekitar 265 miliar dolar AS pada tahun 2031, dengan peningkatan biaya tahunan sekitar 30% setiap tahunnya.

 

Ransomware sendiri adalah jenis malware (Malicious Software) yang mengunci atau mengenkripsi data pada sistem korban, sehingga data tersebut tidak dapat diakses. Pelaku kemudian meminta tebusan untuk memberikan kunci dekripsi yang diperlukan untuk memulihkan akses ke data tersebut (CISA, 2023).

 

“Di era digital, keamanan siber menjadi isu krusial yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. ASEAN telah memulai berbagai inisiatif seperti Strategi Kerjasama Keamanan Siber ASEAN untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas keamanan siber di kawasan tersebut,” kata Dr. Iqbal Ramadhan, M.I.Pol., ahli keamanan siber dari Universitas Pertamina (UPER) yang juga merupakan Dosen Hubungan Internasional UPER.

 

Dalam riset yang dilakukan oleh Iqbal, disebutkan ada tiga tantangan utama dalam kerjasama keamanan siber: perbedaan regulasi dan kebijakan, kapabilitas teknologi, dan transparansi. Ini tertuang dalam penelitiannya yang berjudul “Kerjasama Keamanan Siber ASEAN-Tiongkok: Tantangan dan Peluang” pada tahun 2023.

 

Iqbal menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar sebagai sarana kriminal, khususnya di bidang siber. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan digital dengan total pendapatan sebesar 1,7 triliun dolar AS. Indonesia sendiri menyumbang 3,71 miliar dolar AS dalam keuntungan perdagangan digital.

 

Dalam karyanya yang diterbitkan dalam Jurnal Asia Pacific Studies, Iqbal menyampaikan bahwa serangan kejahatan siber juga dapat mengganggu stabilitas suatu wilayah. Ancaman kejahatan siber dinilai dapat menyebarkan rasa takut yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

 

Riset Iqbal menguraikan bahwa kemampuan teknologi dalam mitigasi ancaman siber dapat dikembangkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kerja sama multilateral, dan pengaturan strategi kebijakan.

 

“Dilema perkembangan teknologi yang dapat berdampak pada ancaman siber tidak bisa diatasi dengan sistem swadaya atau kemandirian. Setiap negara harus bekerja sama dalam membangun sistem keamanan, berbagi teknologi, hingga berbagi informasi untuk mendapatkan strategi dan kebijakan yang ideal dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan siber negara,” tutup Iqbal.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *